PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, pengembangan usaha budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha.
Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Syafar DB, S.Pi., MP, mengatakan total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar.
Hal itu disampaikan Syafar dalam konferensi pers program BERANI Sejahtera yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfosantika) Provinsi Sulawesi Tengah di Tanaris Cafe, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut diarahkan ke lima kelompok utama, yakni infrastruktur pelabuhan sebesar Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Rp3,64 miliar.
Pada subsektor perikanan tangkap, pemerintah menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus program.
Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar.
Selain pembangunan infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar Rp2,26 miliar dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga.
Sementara Rp13,20 miliar dialokasikan untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Program tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap. Pada 2024, produksi tercatat 271.865,95 ton dan meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025 atau naik sekitar 20,8 persen.
Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025, yakni 80.180,70 ton. Berikutnya Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Sementara pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Dari anggaran tersebut, Rp345 juta dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin. Kemudian Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah serta pemasar bagi 23 kelompok.
Produksi perikanan budidaya pada 2025 tercatat mencapai 330.058,72 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara.
Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24. Angka tersebut menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43.
Meski demikian, subsektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari meningkatnya biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, hingga beban konsumsi rumah tangga.
Pemprov Sulteng juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp1,85 miliar diarahkan untuk rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Di sisi pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan. Dari 82,12 persen pada 2025, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pada 2025, tercatat 326 pelaku usaha patuh, terdiri dari 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan turut diperkuat melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal. Selain itu, perlengkapan Pokmaswas dialokasikan sebesar Rp1,74 miliar untuk delapan kelompok masyarakat pengawas.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menempatkan peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan ruang laut berkelanjutan sebagai bagian penting dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan.***
