PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan 6.629 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin sepanjang 2025 melalui program pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Akris Fatta Yunus, MM, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan program BERANI Sejahtera yang dijalankan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido.
Menurut Akris, penerima manfaat program diarahkan kepada masyarakat miskin yang tergolong dalam desil 1, 2, 3, dan 4.
“Sebanyak 6.629 unit rumah layak huni terealisasi di Sulawesi Tengah sepanjang 2025,” kata Akris dalam konferensi pers program 9 BERANI yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfosantika) Sulawesi Tengah di Tanaris Cafe, Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, program penyediaan rumah layak huni tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta melalui CSR/NGO, serta pengembang.
Berdasarkan data realisasi penyediaan rumah layak huni Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, intervensi dilakukan melalui dua bentuk, yakni Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).
Dari total 6.629 unit rumah, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru. Sementara 1.442 unit lainnya merupakan rumah yang mendapat peningkatan kualitas.
Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan realisasi rumah layak huni terbanyak, yakni 3.150 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 3.018 unit pembangunan baru dan 132 unit peningkatan kualitas.
Kota Palu berada di posisi berikutnya dengan total 2.025 unit, terdiri atas 1.714 unit pembangunan baru dan 311 unit peningkatan kualitas.
Realisasi di daerah lainnya meliputi Kabupaten Donggala sebanyak 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan 8 unit.
Dari sisi sumber dukungan, pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 5.048 unit. Selanjutnya APBD kabupaten/kota sebanyak 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkim sebanyak 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.
Khusus kontribusi APBD Provinsi melalui Dinas Perkim, sebanyak 48 unit direalisasikan dalam bentuk pembangunan baru dan 457 unit melalui peningkatan kualitas.
Sementara kontribusi APBD kabupaten/kota mencakup 91 unit pembangunan baru dan 720 unit peningkatan kualitas.
Besarnya realisasi tersebut menunjukkan kolaborasi berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Sulawesi Tengah. Pengembang menjadi salah satu pihak yang memberikan kontribusi terbesar dalam capaian penyediaan rumah layak huni pada 2025.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Sulawesi Tengah.***
