SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi terus memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat melalui berbagai program kolaboratif lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi melalui kerja sama dengan DPRD Sigi dan Dinas Kesehatan Sigi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Perpustakaan Sigi, DPRD Sigi, dan Dinas Kesehatan Sigi.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan Sigi, Imron Noor, Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, dan Kepala Dinas Kesehatan Sigi, dr. Trieko Stefanus Larope, usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Kantor Bupati Sigi, Senin (17/8/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, Kajari Sigi Irwan Ganda Saputra, Pabung 1306 Kota Palu Mayor Inf Tarno, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Perpustakaan Sigi, Imron Noor, mengatakan kerja sama dengan DPRD Sigi diarahkan untuk meningkatkan mutu baca masyarakat, sekaligus memperkuat pengelolaan dan pengarsipan berbagai produk yang dihasilkan lembaga legislatif.
Menurutnya, produk hukum maupun berbagai dokumen yang dihasilkan DPRD Sigi akan diarsipkan dan dikelola melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan mengenai produk kelembagaan DPRD.
“Produk-produk hukum dan produk lainnya yang ada di DPRD itu kita arsipkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi,” kata Imron.
Sementara itu, kerja sama dengan Dinas Kesehatan Sigi difokuskan pada penyediaan pojok baca di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sigi.
“Dinas Kesehatan kita MoU mengenai pojok baca. Jadi di lingkungan semua Puskesmas itu ada pojok baca untuk menunggu antrean,” ujarnya.
Imron menjelaskan, keberadaan pojok baca di Puskesmas diharapkan dapat memberikan alternatif kegiatan positif bagi masyarakat selama menunggu antrean pelayanan kesehatan.
Selain meningkatkan minat baca, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sekaligus mendukung pemberantasan buta aksara.
Di sisi lain, capaian literasi Kabupaten Sigi menunjukkan perkembangan positif. Imron menyebut, berdasarkan pengukuran di tingkat provinsi, capaian literasi Sigi mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sigi hari ini pencapaiannya naik satu digit. Itu perhitungan dari provinsi,” ungkapnya.
Ke depan, Dinas Perpustakaan Sigi akan terus mendorong peningkatan daya baca, termasuk pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Langkah tersebut dilakukan untuk membangun budaya membaca sejak usia dini.
Selain meningkatkan budaya baca, Dinas Perpustakaan Sigi juga memberikan perhatian terhadap pengenalan sejarah dan tokoh-tokoh daerah kepada masyarakat. Menurut Imron, masih banyak sejarah lokal serta tokoh perjuangan daerah yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Sigi.
Ia mencontohkan Karajalemba dan sejarah perjuangannya yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga pengetahuan dan identitas sejarah daerah.
“Kita coba memperkenalkan semua itu melalui ini tadi, MoU dengan Dinas Kesehatan dan DPRD,” katanya.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, Dinas Perpustakaan Sigi juga menghadirkan layanan perpustakaan digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak perlu datang langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan bacaan.
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara digital dan meminjam buku secara daring dengan masa peminjaman selama tujuh hari.
“Jadi kita tidak lagi harus ke perpustakaan. Kita mendaftar secara digital dan kita dapat buku selama tujuh hari untuk peminjaman,” jelas Imron.
Ia berharap berbagai program tersebut dapat semakin mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat serta mendorong peningkatan budaya baca dan literasi di Kabupaten Sigi.
Dengan kolaborasi antara Dinas Perpustakaan, DPRD, dan Dinas Kesehatan, penguatan literasi diharapkan tidak hanya berlangsung di lingkungan pendidikan, tetapi juga hadir di ruang-ruang pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.***
