PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki September 2026. Kekhawatiran tersebut muncul setelah kasus Karhutla menunjukkan peningkatan seiring dengan kondisi kekeringan yang mencapai puncaknya pada Agustus.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait tidak mengendurkan kesiapsiagaan meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Menurut Anwar, Agustus menjadi periode yang perlu menjadi perhatian karena grafik kekeringan menunjukkan peningkatan yang beriringan dengan kejadian Karhutla.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” kata Anwar.
Ia khawatir kondisi tersebut kembali berulang pada September apabila musim kering masih berlangsung di sejumlah wilayah.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Anwar mengatakan, meski curah hujan mulai terjadi di beberapa daerah, pemerintah tidak boleh menganggap ancaman Karhutla telah berakhir. Kondisi lahan yang masih kering tetap berpotensi memicu dan memperluas kebakaran.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” ujarnya.
Karhutla Tersebar di Sejumlah Daerah
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian Karhutla telah terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.
Di Kota Palu, salah satu kejadian tercatat di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian cukup luas. Kebakaran tercatat terjadi di beberapa desa, dengan salah satu lokasi mencapai sekitar 83 hektare lahan terbakar.
Karhutla juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menyebut, grafik kejadian Karhutla pada awal tahun sempat mengalami peningkatan. Namun, berbagai upaya pemadaman dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat di lapangan berhasil menekan jumlah kejadian pada bulan-bulan berikutnya.
Kondisi tersebut, kata dia, harus dipertahankan melalui penguatan koordinasi dan respons cepat di lapangan.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Anwar menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah provinsi perlu memastikan langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota berjalan dalam satu koordinasi bersama.
Sebelum rakor digelar, Anwar mengaku telah melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda Sulawesi Tengah.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” katanya.
Ia berharap koordinasi lintas sektor mampu mempercepat penanganan sekaligus mencegah kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan dan arahan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan langkah bersama menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan.
Sejumlah unsur pemerintah daerah dan instansi terkait turut hadir, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA, Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satpol PP, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pemprov Sulawesi Tengah menargetkan sinergi lintas sektor tersebut mampu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, terutama jika kondisi kekeringan masih berlanjut pada September.
Pemerintah juga menekankan pentingnya respons cepat agar kebakaran yang muncul tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat, lingkungan, maupun wilayah Sulawesi Tengah.***
