TOLITOLI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli mengapresiasi aksi mahasiswa Madako Tolitoli yang menggelar aksi bertajuk “September Gelap” di depan Kantor DPRD Tolitoli, Senin (21/9/2026).
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terkait pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta transparansi dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan evaluasi tata kelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Mahasiswa juga menyoroti kinerja Dinas Sosial, khususnya terkait perubahan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai perlu mendapat evaluasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah dan aparat terkait mengambil langkah terhadap dugaan aktivitas alat berat dalam kegiatan pertambangan ilegal.
Persoalan lainnya yang disuarakan yakni pembayaran gaji tenaga honorer serta peningkatan respons pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.
Tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap kinerja DPRD Tolitoli sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Risman, SE., MM., dari Fraksi Golkar, menyampaikan apresiasi terhadap keberanian mahasiswa dalam menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Menurut Risman, penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial, terutama ketika isu yang dibawa berkaitan dengan kebutuhan serta hak masyarakat kurang mampu.
“Kami selaku wakil rakyat patut mengacungkan jempol terhadap adik-adik mahasiswa yang sangat antusias memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil,” ungkap Risman.
Ia menilai mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Risman juga menegaskan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi masukan bagi DPRD Tolitoli dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut perlu menjadi perhatian sesuai kewenangan masing-masing pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD.
Aksi “September Gelap” berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui ruang publik. Berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan masing-masing lembaga.(TAM)
