Lantik Pimpinan BAZNAS Sulteng 2025–2030, Wagub Tekankan Profesionalitas

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., melantik pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (25/11/2025). FOTO : BERANI MEDIA

PALU,- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (25/11/2025).

Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola zakat di daerah.

Susunan pimpinan baru BAZNAS Sulteng ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.871/420/Ro.Kesra-G.ST/2025, yaitu:

Hatamuddin Tamrin, S.Sos., M.M. sebagai Ketua

Ashari, S.Sos., M.M. sebagai Wakil Ketua I

Drs. Hasan Lasiata, M.M. sebagai Wakil Ketua II

Bahran, S.E., M.M. sebagai Wakil Ketua III

Masdiana H. Ain, S.Sos., M.Kes. sebagai Wakil Ketua IV

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH., MA., serta Sekretaris Daerah Dra. Novalina, M.M., bersama jajaran pemerintah provinsi.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Reny menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Ia menilai pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.Menurutnya, tata kelola zakat yang terukur akan memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan serta memperluas keadilan sosial di Sulawesi Tengah.

Wagub juga mengapresiasi jajaran pimpinan BAZNAS periode sebelumnya yang dinilai telah memberi kontribusi signifikan.

Namun, ia menekankan bahwa kepengurusan baru dituntut menghadirkan standar kerja yang lebih kuat, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh program BAZNAS diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, terutama penguatan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Program-program yang sudah berjalan seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN dan masyarakat, perkawinan massal, sunatan massal, pengobatan gratis, serta dukungan ekonomi untuk warga rentan diminta untuk terus dipertahankan.

Wagub juga menyoroti pentingnya legalitas kependudukan sebagai syarat menerima bantuan pemerintah.

Program perkawinan massal, lanjutnya, bukan sekadar seremoni, tetapi solusi nyata bagi warga yang membutuhkan dokumen administrasi untuk mengakses bantuan sosial.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata Wagub Reny, berkomitmen memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh program pemerintah—mulai dari Asta Cita Presiden hingga program unggulan Pemprov Sulteng 9 BERANI—harus bergerak searah dan saling melengkapi.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan nilai-nilai spiritualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Program BERANI Berkah, pemerintah provinsi tetap mendorong pembiasaan penghentian sementara aktivitas kantor saat waktu salat sebagai wujud internalisasi nilai religius di lingkungan birokrasi. ***

Pos terkait