SIGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi mengapresiasi pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah awal tahun 2026 yang dimulai dari Kecamatan Nokilalaki.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sigi, Ikra Ibrahim, saat menghadiri RKPD yang dirangkaikan dengan peresmian gedung baru Kantor Camat Nokilalaki, Kamis (29/1/2026).
Kantor baru tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi dan Sekretaris Daerah Sigi, Nuim Hayat.
Turut hadir Anggota DPRD Sigi Dapil II, Dinie Dewi Mariyati dan Suhardi, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, Kepala Bagian, serta Direktur RSUD.
Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang akan dilakukan di setiap kecamatan merupakan forum strategis bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyerap aspirasi, serta memperkuat koordinasi pembangunan di tingkat wilayah.
Ikra Ibrahim menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja di tingkat kecamatan menjadi energi baru bagi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.
“Ini merupakan langkah positif karena menjadi wadah silaturahmi antara pimpinan daerah dengan jajaran pemerintah kecamatan, tokoh agama, serta lintas sektor yang ada di wilayah masing-masing,” ujar Ikra Ibrahim.
Ia menilai, kegiatan tersebut juga memberi kesempatan bagi pimpinan daerah untuk melihat langsung potensi serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, program pembangunan dapat dirumuskan sesuai kondisi riil dan kemampuan keuangan daerah.
“Pimpinan daerah bisa mengetahui langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memprogramkannya secara tepat sasaran, tentunya dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.
Ikra Ibrahim mengakui, pada tahun anggaran 2026 pemerintah daerah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah demi mendukung program nasional Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, ketahanan pangan, serta konektivitas wilayah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dari pemerintah daerah hingga ke tingkat desa agar pelaksanaannya berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap program pemerintah daerah sampai ke desa bisa selaras, sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sigi terhadap APBD Tahun 2026, sebagian besar anggaran akan terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan aparatur. Dengan bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), belanja pegawai mencapai sekitar 58 persen.
Sementara itu, mandatory spending untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen. Dengan kondisi tersebut, tersisa sekitar 12 persen anggaran yang dapat didistribusikan untuk seluruh OPD dan kegiatan pembangunan.
“Kondisi ini tentu akan mengurangi porsi pembangunan fisik. Namun bagi kami di DPRD, hal tersebut bukan alasan untuk berhenti membangun,” tegas Ikra.
Ia menambahkan, meskipun terjadi efisiensi anggaran, DPRD meminta agar pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sigi karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimanapun, infrastruktur dasar dan pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ikra Ibrahim menyampaikan terima kasih atas pembangunan Kantor Camat Nokilalaki yang baru.
Ia juga berharap aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan lingkar Kecamatan Nokilalaki terus diusulkan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Nokilalaki dan Palolo di perbatasan Desa Tongoa dan Desa Kamarora A dapat menjadi prioritas pembangunan ke depan.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Nokilalaki terkait jalan lingkar dan jembatan penghubung ini terus diperjuangkan demi meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
