SIGI,- Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Ardiansyah, mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Sigi untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
Dorongan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi yang dinilai menjadi peringatan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.
“Demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kami mendorong Kejari Sigi untuk terus memperkuat pengawasan, pencegahan, serta penindakan secara profesional terhadap potensi penyalahgunaan keuangan negara di Kabupaten Sigi,” ujar Ardiansyah, Jumat (22/5/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah tegas Kejari Sigi menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia juga mengapresiasi Kajari Sigi Irwan Ganda Saputra, Kasi Pidsus M. Apryadi, beserta jajaran atas pengungkapan sejumlah kasus yang dinilai berdampak pada penyelamatan keuangan negara.
“Saya selaku Anggota DPRD Sigi sangat mengapresiasi Kajari Sigi dan jajaran atas pengungkapan kasus korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi,” katanya.
Menurut Ardiansyah, seluruh instansi pemerintah saat ini dituntut meningkatkan realisasi anggaran, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan tanggung jawab dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan realisasi anggaran harus dibarengi dengan tanggung jawab dan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran negara justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Ketua DPD PAN Kabupaten Sigi itu juga menyoroti sejumlah perkara lain yang telah ditangani Kejari Sigi, termasuk dugaan pekerjaan fiktif di Desa Tanah Harapan dan Desa Rarampadende.
Ia menyebut, bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sigi sejauh ini berhasil memulihkan kerugian negara dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hampir mencapai Rp2 miliar.
Selain penanganan perkara korupsi, Kejari Sigi juga dinilai berhasil mengungkap kasus peredaran rokok ilegal sebanyak 3,2 juta batang dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi kerja nyata Kajari Sigi dan jajarannya atas capaian dalam pengungkapan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara di wilayah hukum Kabupaten Sigi,” tandasnya.***
