SIGI,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Aula Kantor Bupati Sigi, Rabu (20/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto. Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, Andi Wulur, S.H., M.A.P., CGCAE, beserta jajaran dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kerja sama itu menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae menegaskan, penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Sinergi yang dibangun hari ini bukan hanya sekadar formalitas di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen kuat pemerintah untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik dan bersih,” tegas Bupati Rizal.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan semakin tinggi. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu membelanjakan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, efisien, taat aturan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai paradigma pengawasan juga harus berubah. Selama ini, pengawasan kerap dipersepsikan hanya bertindak setelah muncul temuan kerugian negara. Padahal, pemerintah daerah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan dan penguatan sistem pengawasan pembangunan sejak tahap perencanaan.
“BPKP sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran penting, bukan hanya sebagai assurance atau penjamin mutu, tetapi juga sebagai consulting atau mitra konsultasi bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto menegaskan komitmen BPKP untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“BPKP hadir bukan semata melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, penguatan sistem pengendalian intern, serta mitigasi risiko agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agus berharap sinergi yang terbangun melalui MoU tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Sigi.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Sigi berharap BPKP terus memberikan pengawalan, asistensi, dan bimbingan teknis dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan.
Di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan akuntabilitas keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan, serta pengembangan SPIP terintegrasi, termasuk penerapan manajemen risiko.
Selain itu, kerja sama tersebut juga mencakup bimbingan teknis program antikorupsi berbasis fraud control plan, serta upaya pencegahan korupsi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program-program strategis daerah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui sinergi berkelanjutan bersama BPKP.***
