PALU,- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Anwar Hafid, M.Si mengumpulkan tiga Dinas rumpun Pekerjaan Umum (PU) guna membahas dan meningkatkan konektivitas wilayah dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai program unggulan BERANI, di ruang kerjanya, Rabu (5/3/2025).
Ketiga Dinas yang diundang adalah Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Dr. Faidul Keteng, S.T., MS.i., M.T, Kadis Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Dr. Andi Ruly Djanggola, SE., M.Si, dan Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Abdul Haris Karim, S.T., M.M.
Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A.Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dra. Novalina, M.M, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M beserta para pejabat administrator dan pengawas dari ketiga dinas.
Pembahasan mengerucut pada program BERANI LANCAR untuk membangun 1000 KM tol desa dalam kurun waktu 5 tahun.
BERANI LANCAR bertujuan membuka akses jalan agar tidak ada lagi desa-desa terisolir di Sulteng dengan terbukanya akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Dinas BMPR melaporkan telah mengestimasi desain jalan tol desa yang mencakup lebar perkerasan jalan, lebar bahu jalan dan jenis perkerasan serta pilihan ketebalan dari yang maksimal hingga minimal.
Pelaksanaan BERANI MENYALA ikut dipastikan pada kesempatan itu dengan salah satu indikatornya penyediaan akses air bersih dan dinas penanggungjawabnya Cikasda.
Lalu BERANI SEJAHTERA dengan salah satu indikatornya revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan dinas penanggung jawabnya Perkimtan.
Setelah menelaah daftar rencana anggaran yang dipaparkan, Gubernur Anwar Hafid meminta ketiga dinas melakukan penyortiran terhadap pos-pos anggaran yang tidak prioritas untuk di-hold (tunda) pelaksanaannya.
Ia menginstruksikan supaya belanja dinas dialihkan ke hal-hal yang berdampak langsung ke masyarakat seperti untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting, termasuk percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga penyintas bencana 2018 yang dilaporkan masih tersisa 78 unit.
Selain itu, untuk menyiasati pembangunan fisik sarana prasarana yang menelan anggaran besar, gubernur meminta supaya di-multiyears-kan, mengingat keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Telusuri kembali anggaran, kita tidak mau membuang uang untuk yang sifatnya sementara (pekerjaan tidak tuntas) tapi membuat (rakyat) sengsara,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, gubernur optimis program-program BERANI dapat dieksekusi perangkat daerah dalam mengkatalisasi pembangunan Sulteng.***
