PALU,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Wagub Reny, Rabu (26/11/2025).
Reny menambahkan bahwa kerja sama tersebut menjadi bagian dari visi pemerintahan Berani (Bersama Anwar–Reny) dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik penyalahgunaan keuangan negara.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan tepat sasaran,” jelasnya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik inisiatif Pemprov Sulteng. Menurutnya, daerah yang menjalin kerja sama dengan BPKP menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
“Saya menyambut baik kerja sama ini. Terima kasih kepada Ibu Reny dan Bapak Anwar Hafid yang telah berkomitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ucap Yusuf Ateh.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Sinergi dengan BPKP dipandang sebagai langkah awal yang baik bagi pemerintahan Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan.***
