SIGI – Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Ilyas Nawawi, soroti laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) II terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sigi Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya menampilkan capaian kinerja pemerintah daerah secara utuh.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD, saat Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, meminta persetujuan atas laporan hasil kerja Pansus II yang membahas LKPJ Bupati Sigi Tahun 2025, Kamis (30/4/2026).
Menurut Ilyas, dari puluhan rekomendasi yang disampaikan, belum terlihat secara jelas gambaran capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Sigi.
“Dari sekian banyak rekomendasi yang disampaikan, tidak satu pun yang secara tegas menggambarkan capaian pemerintah daerah. Padahal, dalam 1,5 tahun kepemimpinan Bupati Rizal, banyak capaian, terobosan, dan inovasi yang telah dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai, secara prinsip LKPJ merupakan instrumen untuk melaporkan capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun dalam laporan Pansus, ia melihat dominasi pada temuan-temuan yang lebih menitikberatkan pada kekurangan.
“Yang justru muncul adalah narasi ‘belum’—belum optimal, belum tercapai, dan sejenisnya. Idealnya, capaian dan kekurangan disajikan secara berimbang, bukan hanya berisi catatan terhadap hal-hal yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ilyas menambahkan bahwa dalam kerangka regulasi, LKPJ merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kepala daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kerja Pansus yang dinilai telah berjalan maksimal. Ia menyebut, secara substansi, hasil pembahasan tersebut tidak dapat diubah karena merupakan representasi seluruh fraksi di DPRD.
“Secara keseluruhan, kerja Pansus sudah maksimal. Saya tidak bisa mengubah substansinya karena itu adalah hasil kolektif seluruh fraksi. Namun dari sisi sistematika penyusunan, laporan ini masih kurang mencerminkan pendekatan yang reformis,” pungkasnya.***
