SIGI – Di tengah riuh kritik di media sosial yang menyasar gaya kepemimpinan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, fakta di lapangan justru menunjukkan arah berbeda.
Strategi aktif membangun komunikasi hingga ke pemerintah pusat yang sempat disalahartikan sebagai “meminta-minta”, kini mulai memperlihatkan hasil konkret bagi pembangunan daerah.
Narasi miring yang sempat muncul, salah satunya dari akun “Na Mango”, menuding langkah Bupati Sigi tidak mencerminkan kemandirian daerah. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, pendekatan tersebut justru menjadi kunci membuka akses anggaran dan program nasional.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa komunikasi intensif ke pusat bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi untuk memastikan daerahnya tidak tertinggal dalam perebutan program pembangunan.
“Kalau kita diam, pusat mengira kita tidak butuh. Tapi kalau kita aktif, peluang itu terbuka,” ujarnya.
Pendekatan ini mendapat legitimasi dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang secara terbuka mengapresiasi gaya kepemimpinan tersebut saat meresmikan proyek ruas jalan Boladangko–Banggaiba di Kecamatan Kulawi.
Menurutnya, kepala daerah harus berani “menjemput bola” agar daerah tidak berjalan di tempat.
“Sigi pasti akan maju jika melihat gaya kepemimpinan Bupatinya sekarang,” kata Anwar.
Kritik Medsos vs Realitas Lapangan
Di balik polemik yang berkembang di media sosial, sejumlah program pembangunan mulai berjalan dan menunjukkan progres nyata. Kritik yang menyebut langkah Bupati sebagai “meminta-minta” berbanding terbalik dengan capaian yang mulai dirasakan masyarakat.
Strategi Jemput Bola Jadi Kunci
Komunikasi aktif dengan pemerintah pusat menjadi strategi utama membuka akses program dan anggaran. Pendekatan ini bukan ketergantungan, melainkan upaya mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Infrastruktur Mulai Bergerak
Sejumlah proyek strategis kini berjalan, di antaranya:
- Pembangunan ruas jalan Boladangko–Banggaiba, Pelebaran jalan Kalukubula–Gimpu, Kulawi Selatan
- Pembukaan akses Lembantongoa menuju Sausu, Parigi Moutong.
Program RTLH dan Kesiapan Data
Sebanyak 25 unit rumah tidak layak huni (RTLH) masuk prioritas penanganan 2026.
Kepala Disperkim Sigi, Amrin, menyebut kesiapan data terintegrasi menjadi kekuatan utama daerah dalam mengakses bantuan pusat dan provinsi.
“Data sudah siap, jadi saat ada peluang bantuan, Sigi tinggal eksekusi,” jelasnya.
Akses Program Nasional
Di sektor sosial dan pendidikan, Sigi mulai mengakses berbagai program nasional seperti:
- Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial
- Program sekolah berbasis prestasi
Kepala Dinas Sosial Sigi, Ariyanto, menilai kesiapan daerah membuka peluang percepatan realisasi program.
PAD Dikelola Tanpa Bebani Warga
Pemkab Sigi tetap mengoptimalkan PAD tanpa menekan masyarakat, melalui:
- Penghapusan BPHTB dan PBG
- Tidak menaikkan PBB
- Insentif hingga 25% bagi wajib pajak patuh
- Penghapusan denda tunggakan
Kebijakan ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang tetap menjaga daya beli masyarakat.
Diakui Daerah Lain
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyebut kemajuan Sigi sebagai inspirasi daerah lain.
“Saya bangga dengan Sigi, kemajuannya cukup luar biasa,” ujarnya.
Momentum Nasional dan Dampak Ekonomi
Kepercayaan menjadikan Sigi sebagai tuan rumah Paskah Nasional menjadi bukti lain meningkatnya posisi daerah.
Selain agenda keagamaan, kegiatan ini diyakini berdampak pada ekonomi dan promosi daerah.
Kolaborasi Jadi Jalan Realistis
Dalam konteks otonomi daerah, PAD bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Transfer pusat seperti DAU dan DAK masih menjadi tulang punggung anggaran.
Karena itu, strategi membangun jejaring ke pusat bukanlah bentuk ketergantungan, melainkan langkah realistis untuk mempercepat pembangunan.
Di tengah kritik yang bergulir, Kabupaten Sigi justru menunjukkan bahwa kerja nyata dan kolaborasi lintas level pemerintahan perlahan mulai membuahkan hasil.***
