PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu untuk memberantas peredaran narkotika serta praktik ilegal di sektor bahan bakar minyak (BBM).
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan daerah, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencegah kejahatan yang dapat merusak masa depan generasi muda di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, Bumi Tadulako harus menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat, bukan tempat bagi berbagai bentuk kejahatan untuk tumbuh dan berkembang.
“Bumi Tadulako harus menjadi rumah yang aman bagi seluruh masyarakat, bukan tempat bagi kejahatan untuk tumbuh dan berkembang. Penegakan hukum harus berjalan tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu demi melindungi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan, pemberantasan narkotika dan praktik BBM ilegal membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta seluruh elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penegakan hukum berjalan efektif, adil, dan tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Anwar menilai, peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan keluarga dan melemahkan ketahanan sosial masyarakat.
Karena itu, pemberantasan narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penindakan terhadap pelaku, pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain narkotika, dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM juga perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan yang ketat dan penyelidikan secara profesional dibutuhkan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi kerugian negara dan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana.
“Pemberantasan narkoba dan praktik BBM ilegal harus menjadi komitmen bersama. Aparat penegak hukum perlu didukung untuk bekerja secara profesional, sementara masyarakat harus berani berperan aktif menjaga lingkungannya agar tetap aman dan terbebas dari tindak kejahatan,” tegasnya.
Dukungan pemerintah daerah terhadap aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga diperlukan melalui pengawasan lingkungan, pelaporan dugaan tindak pidana, serta dukungan terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Penanganan setiap laporan masyarakat pun perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
Menurutnya, keamanan daerah bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan kepentingan bersama seluruh masyarakat.
Lingkungan yang aman dan tertib menjadi salah satu prasyarat penting agar pembangunan berjalan optimal, aktivitas ekonomi berkembang, serta generasi muda dapat tumbuh tanpa dibayangi ancaman narkotika dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.
Dengan sinergi pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, Sulawesi Tengah diharapkan semakin mampu memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga.
Bumi Tadulako harus tetap menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan, kepentingan rakyat harus dilindungi, dan setiap pelanggaran harus diproses secara adil berdasarkan ketentuan perundang-undangan.***
