PALU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membiayai klaim pelayanan pasien. Pembiayaan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dilakukan melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menyikapi pemberitaan yang mengaitkan Program Berani Sehat dengan persoalan anggaran di RSUD Undata.
Syahriar menjelaskan, mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat perlu dipahami secara utuh, terutama terkait perbedaan antara pembayaran iuran kepesertaan JKN oleh pemerintah daerah dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam program tersebut, pemerintah provinsi melalui APBD membiayai iuran kepesertaan JKN bagi masyarakat yang didaftarkan, khususnya peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Sementara pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN di rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan melalui mekanisme klaim sesuai ketentuan, termasuk menggunakan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Ia menambahkan, Program Berani Sehat merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan, termasuk warga yang sebelumnya menjadi peserta JKN mandiri tetapi tidak lagi mampu membayar iuran.
Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintergrasi.
Melalui integrasi kepesertaan ke dalam sistem JKN, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala kemampuan ekonomi.
Dinkes Sulteng menilai skema tersebut juga memberikan kepastian penjaminan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.
Sebab, pembayaran klaim pelayanan pasien peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, bukan menggunakan anggaran operasional internal rumah sakit.
Adapun peningkatan kunjungan pasien seiring semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan.
Dinkes Sulteng mengapresiasi perhatian media dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, karena pengawasan publik menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan peningkatan kualitas layanan.
Namun, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat agar tidak menimbulkan persepsi keliru terkait penggunaan APBD maupun anggaran operasional rumah sakit.
Pemprov Sulteng menegaskan Program Berani Sehat merupakan upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui integrasi dengan sistem JKN.
Program tersebut diharapkan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan pembiayaan layanan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.***







