MOROWALI,- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr H Anwar Hafid MSi secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Selasa (19/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, dihadiri staf ahli, para asisten, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Pemkab Morowali dihadiri Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Morowali Iriane Ilyas, unsur Forkopimda Morowali, Sekretaris Daerah Morowali, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Morowali, serta pimpinan instansi vertikal dan para pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar menegaskan bahwa perannya sebagai koordinator pembangunan daerah bertujuan menjadi ‘support system’ bagi pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,”tegas Gubernur Anwar.
Anwar Hafid juga menekankan bahwa ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah adalah penurunan angka kemiskinan.
Olehnya ia mendorong pemerintah daerah se-Sulteng untuk mengubah pola perencanaan pembangunan agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.
“Inilah alasan kita hadir langsung ke daerah, untuk duduk bersama dan menyatukan persepsi,”terangnya.
Ia juga mensosialisasikan Program 9 BERANI, yang menjadi visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dijelaskannya, Program ini terdiri dari Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Program Berani Cerdas diarahkan untuk mendukung pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB, termasuk pembiayaan prakerin dan uji kompetensi Siswa/siswi SMK.
Pemerintah Provinsi juga telah menyalurkan beasiswa kepada 7.153 mahasiswa yang lolos verifikasi.
Selain itu, Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menetapkan wajib belajar selama 13 Tahun bagi seluruh masyarakat.
Selanjutnya, Program Berani Sehat, memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah. Per 13 April 2025, Sulteng tercatat sebagai daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
“Sejak April hingga Agustus 2025, Pemprov Sulteng telah membayarkan Rp 33 miliar kepada BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat,”jelasnya.
Menurutnya, Program tersebut bahkan mencakup layanan kesehatan yang tidak dibiayai BPJS, seperti korban luka akibat busur.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah di tingkat provinsi bersinergi dengan perangkat daerah di Morowali.
“Kami harap setiap program yang telah disepakati dapat segera diperkuat melalui payung hukum agar implementasinya berjalan efektif,”tutupnya.
Rapat kerja ini merupakan kali kedua yang sebelumnya dilaksanakan Pemkab Buol. Dan akan dilanjutkan esok hari (Rabu, 20 Agustus 2025) di Kabupaten Morowali Utara. ***
