PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut membahas strategi pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, yang digelar di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).
Dalam arahannya, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa antisipasi sejak dini menjadi kunci utama untuk mengendalikan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ia mengakui, pada tahun 2025 pengendalian inflasi sempat menghadapi sejumlah tantangan. Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini merupakan hasil kerja luar biasa TPID, dengan dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak terkait,” ujar Wagub dr. Reny.
Ia menyampaikan, terdapat empat daerah yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, karena memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga.
Berkat langkah pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah mampu memperbaiki posisi inflasi yang sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub dr. Reny mengingatkan bahwa harga pangan berpotensi mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar serta memantau langsung perkembangan harga komoditas strategis, seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
Untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis.
Pertama, menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Kedua, mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah serta memperkuat koordinasi dengan Bulog guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Ketiga, melaksanakan operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah rawan inflasi dan daerah yang terdampak cuaca ekstrem.
Keempat, mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif agar pasokan tetap lancar.
Kelima, melakukan monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID untuk mendeteksi lebih awal potensi gejolak harga.
Keenam, memperkuat komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying menjelang hari besar keagamaan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember.
Bank Indonesia merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idul Fitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan periode 2023–2025.
Ia menegaskan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi karakteristik Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.***
