PALU – Perselisihan hubungan industrial antara PT Malachite International Mining (PT MIM) dengan 14 karyawan atau mantan karyawan berakhir secara damai melalui proses mediasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Akta Perdamaian (Akta van Dading) oleh para pihak pada Sabtu (25/7/2026) di Ruang Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu.
Keempat belas perkara itu sebelumnya terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, dan 22/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal.
Proses mediasi difasilitasi oleh Mediator Non Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu. Selama mediasi, kedua belah pihak mengedepankan musyawarah untuk mufakat hingga akhirnya mencapai kesepakatan damai.
Head of HRD Department PT Malachite International Mining, M Rifki Fahzen, menyampaikan apresiasinya atas penyelesaian sengketa tersebut. Menurutnya, perusahaan sejak awal berkomitmen membangun hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan.
“Visi dan misi PT MIM selalu mengedepankan kesejahteraan tenaga kerja serta pertumbuhan bersama antara perusahaan dan pekerja,” ujarnya.
Rifki juga menegaskan bahwa perusahaan menghormati keberadaan serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan para karyawan.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT Malachite International Mining, Agus Rahmat Jaya, S.H., CPM., CPArb., mengatakan penyelesaian seluruh perkara tersebut merupakan hasil komunikasi yang konstruktif serta itikad baik dari kedua belah pihak selama proses persidangan berlangsung.
Ia menjelaskan, pencabutan permohonan verzet dan penandatanganan Akta Perdamaian menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap proses hukum sekaligus penghormatan terhadap hak-hak normatif para pekerja.
Agus turut menyampaikan apresiasi kepada Mediator Non Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu yang telah memfasilitasi proses penyelesaian sengketa hingga tercapai kesepakatan damai.
Di sisi lain, Kuasa Hukum Serikat Pekerja sekaligus para penggugat, Ilyas, S.H., menyatakan pihaknya menghormati seluruh tahapan penyelesaian perselisihan yang telah ditempuh, mulai dari perundingan bipartit, proses persidangan hingga mediasi.
Menurutnya, serikat pekerja selalu mengedepankan pendekatan komunikasi yang humanis dan kekeluargaan sebelum memilih penyelesaian melalui jalur hukum.
“Langkah hukum ditempuh untuk memastikan hak-hak normatif anggota terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” katanya.
Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian tersebut, para pihak secara bersama-sama memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar mengukuhkan kesepakatan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.
Penyelesaian sengketa ini diharapkan menjadi momentum positif bagi terciptanya hubungan industrial yang semakin kondusif, harmonis, dan berkeadilan di lingkungan PT Malachite International Mining, khususnya dalam mendukung iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.***
