SIGI – Komisi III DPRD Kabupaten Sigi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta sejumlah bagian terkait administrasi pembangunan.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe, didampingi para anggota Komisi III, di antaranya Irma Haflianty Yangka, H. Azhar H. Nontji, dan Smar.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Rabu (21/1/2026), berfokus pada penguatan sinergi data, efisiensi anggaran, serta perencanaan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari pemaparan Dinas Kominfo, Komisi III DPRD Sigi memperoleh informasi adanya dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 melalui program Berani Berdering.
Program tersebut direncanakan menjangkau sekitar 15 titik (spot) di Kabupaten Sigi dengan konsep layanan internet berbasis satelit (Starlink). Seluruh pembiayaan, termasuk paket data, ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Herman Latabe menegaskan pentingnya Dinas Kominfo segera membangun Satu Data Kabupaten Sigi yang memuat potensi daerah secara komprehensif dan dapat diakses secara luas.
“Data menjadi sangat penting. Pihak yang ingin berinvestasi harus mengetahui potensi daerah, luas wilayah, kondisi sosial budaya, dan karakter daerah. Tanpa data yang terintegrasi, daerah akan sulit berkembang,” ujar Herman.
Selain itu, Komisi III juga meminta Dinas Kominfo menyiapkan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital, baik melalui media sosial maupun platform khusus, yang terintegrasi dengan seluruh OPD.
Dengan sistem tersebut, setiap keluhan maupun pertanyaan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh pihak yang berwenang serta mencegah terjadinya informasi yang simpang siur.
Pada sektor perhubungan, RDP turut membahas upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, mulai dari parkir di kawasan wisata, parkir tepi jalan, hingga parkir di kawasan Pelabuhan Lindu.
Komisi III juga menyoroti kondisi armada penyeberangan yang saat ini mengalami kerusakan dan belum dapat dioperasikan.
“Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi air, khususnya rute Tomado–Lindu, sangat tinggi. Karena itu, kami akan terus mendorong agar kapal penyeberangan segera diperbaiki dan kembali beroperasi,” kata Herman.
Dari sisi efisiensi anggaran, Komisi III DPRD Sigi mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang berhasil melakukan penghematan signifikan pada anggaran sekretariat, dari sekitar Rp7 miliar pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp3 miliar lebih pada tahun berjalan.
Efisiensi tersebut dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat-rapat, serta belanja yang tidak bersifat prioritas, sebagai bentuk komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Sementara itu, pada sektor pembangunan, Komisi III menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan program dan kemampuan keuangan daerah.
Herman Latabe menegaskan bahwa ke depan, perencanaan pembangunan harus berbasis pada ketersediaan anggaran, bukan sebaliknya.
“Program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas harus didahulukan, baru kemudian program-program lainnya,” tegasnya.
Komisi III DPRD Sigi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap inovasi dan program OPD yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta mendorong penganggaran terhadap program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan rakyat.***
