SIGI – Di tengah kritik yang menilai Pemerintah Kabupaten Sigi di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi, hanya sibuk dengan agenda seremonial, sering berada di luar daerah, serta kurang menyentuh kerja substantif, data pembangunan justru menunjukkan arah yang berbeda.
Sepanjang 2025, Kabupaten Sigi mencatat penurunan angka kemiskinan, lompatan besar dalam penanganan stunting, serta langkah tegas menghentikan aktivitas tambang ilegal.
Capaian tersebut menegaskan bahwa kerja pemerintahan tidak selalu tampak di permukaan, tetapi dapat dibaca melalui angka dan perubahan nyata di lapangan.
Data tersebut tertuang dalam capaian kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sigi.
Pemerintahan yang efektif tidak diukur dari seberapa sering seorang kepala daerah terlihat dalam acara formal, melainkan dari perubahan konkret yang dirasakan masyarakat.
Indikator makro pembangunan, data statistik resmi, serta capaian sektor strategis menjadi cermin paling objektif untuk membaca kinerja pemerintahan.
Bagi Mohamad Rizal Intjenae, kerja pemerintahan bukan sekadar soal hadir di ruang kantor, tetapi bagaimana membangun komunikasi publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, memastikan program prioritas berjalan, serta menghasilkan capaian yang dapat diuji melalui data.
Kemiskinan Turun, Bukan Sekadar Angka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kabupaten Sigi pada 2025 berada di angka 10,47 persen. Angka ini turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,06 persen. Penurunan sebesar 1,59 persen dalam satu tahun bukanlah capaian administratif semata.
Di balik statistik tersebut terdapat kebijakan fiskal daerah yang lebih terarah, intervensi sosial yang menyasar kelompok rentan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, tren ini mencerminkan konsistensi perencanaan sekaligus efektivitas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
Lompatan Besar Penanganan Stunting
Capaian monumental juga terlihat pada sektor kesehatan. Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, angka stunting di Kabupaten Sigi pada 2025 berhasil ditekan menjadi 11,55 persen. Setahun sebelumnya, angka ini masih berada di kisaran 33 persen.
Penurunan lebih dari 20 persen dalam satu tahun menjadi salah satu capaian paling menonjol dalam intervensi kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah. Keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor penting, antara lain:
- Tren penurunan drastis dari 33 persen menjadi 11,55 persen.
- Metodologi terukur berbasis data nasional e-PPGBM.
- Kolaborasi lintas sektor melalui penguatan TPPS, PKK, camat, pemerintah desa, serta dukungan TNI dan Polri.
- Optimalisasi layanan posyandu bagi ibu hamil dan anak berisiko stunting.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga pada posisi Kabupaten Sigi secara regional. Dari sebelumnya peringkat ke-12, Sigi naik ke peringkat ke-9 dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Menjaga Alam dengan Keputusan Tidak Populer
Di sektor lingkungan, langkah tegas juga diambil. Data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu menunjukkan sebelumnya terdapat tujuh titik tambang emas ilegal di kawasan konservasi, seperti di Kintabaru, Ueloe, Sibowi, hingga Kangkuro. Aktivitas tambang ilegal tersebut mengancam kelestarian hutan dan sumber air masyarakat.
Pada masa kepemimpinan Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, seluruh aktivitas tambang ilegal berhasil dihentikan. Kebijakan ini bukan keputusan populer, tetapi keputusan strategis demi menjaga kawasan konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Seremoni dan Makna Tata Kelola
Publik kerap menilai kinerja pemerintahan dari sisi seremoni. Padahal, dalam tata kelola modern, agenda formal bukan sekadar simbolik. Ia menjadi ruang koordinasi, konsolidasi kebijakan, sekaligus penegasan komitmen terhadap program strategis.
Di balik setiap kegiatan publik terdapat proses panjang: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Tidak semua proses tersebut tampak di hadapan masyarakat, tetapi hasilnya dapat dibaca melalui indikator pembangunan.
Realisasi Hasil Lobi Pemerintah Kabupaten Sigi ke Pemerintah Pusat
Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menjawab kritik terkait dirinya yang kerap melakukan perjalanan ke luar daerah dengan menunjukkan realisasi konkret hasil lobi ke pemerintah pusat.
Sejumlah program strategis berhasil diperoleh Kabupaten Sigi melalui kolaborasi lintas kementerian, antara lain:
- 17 titik saluran irigasi serta alokasi Rp100 miliar melalui Inpres Jalan Daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- Program Sekolah Patriot dari Kementerian Transmigrasi.
- Bantuan 1,5 juta bibit kakao dari Kementerian Pertanian.
- Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial.
- Bantuan 30 unit internet Bakti dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan bagian dari strategi memperkuat pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal ini menegaskan bahwa hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah pusat menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan Nyata Pemerintah Kabupaten Sigi terhadap Asta Cita
Pemerintah Kabupaten Sigi menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program nasional Asta Cita melalui pelaksanaan berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sejumlah program nasional yang telah dijalankan dan diperkuat di daerah antara lain:
- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Penguatan layanan Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional
- Program Jaga Lingkungan dan Perangi Sampah
- Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Implementasi program-program tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.
Data Lebih Kuat dari Asumsi
Jika kinerja pemerintahan diukur melalui indikator makro pembangunan, maka arah perubahan Kabupaten Sigi terlihat jelas:
- Kemiskinan menurun.
- Stunting turun drastis.
- Tambang ilegal dihentikan.
Data menunjukkan Kabupaten Sigi bergerak ke arah yang lebih baik. Kritik tetap penting sebagai kontrol sosial, namun narasi publik seharusnya dibangun di atas fakta, bukan asumsi.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan daerah.
Di balik sorotan seremoni, kerja pemerintahan sesungguhnya lebih mudah dibaca melalui angka, kebijakan, dan perubahan konkret yang dirasakan masyarakat. Di sanalah, pada akhirnya, kinerja seorang pemimpin diuji. ***
