PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan kepastian hukum atas lahan merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah. Karena itu, pembenahan tata kelola pertanahan harus menjadi prioritas pemerintah guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Hal tersebut disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (29/7/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Kepala Satgas IV.1 KPK Andy Purwana, Tim Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK yang terdiri atas Meri Putri Abadi (PIC Sulawesi Tengah), Tri Haryati, Naufal Habibi, Sri Purwanti Lestari, dan Vani Fitria Gucen, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, serta jajaran pemerintah daerah.
Anwar menegaskan, investasi tidak akan berjalan optimal apabila persoalan kepemilikan maupun legalitas lahan belum memiliki kepastian hukum.
“Apa pun investasi yang akan masuk, jika masih bermasalah dengan kepastian lahan, maka investasi tersebut pasti akan tertunda. Karena itu, pelayanan pertanahan harus menjadi prioritas yang segera kita benahi,” tegasnya.
Menurut Anwar, pembenahan sektor pertanahan tidak semata-mata bertujuan menarik investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hingga kini, pemerintah masih menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari lamanya proses penerbitan sertifikat, persepsi tingginya biaya pengurusan, hingga belum optimalnya transparansi pelayanan yang berpotensi memunculkan praktik pungutan liar maupun korupsi.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan persoalan pertanahan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, Anwar berharap pemerintah pusat melalui ATR/BPN memberikan dukungan lebih besar, termasuk penambahan kuota program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pertanahan merupakan bagian penting dari upaya pencegahan korupsi sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, KPK mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) agar data pertanahan dan perpajakan daerah menjadi selaras.
“Ketika jumlah NIB dan NOP tidak sinkron, berarti ada potensi objek pajak yang belum terdata secara optimal. Integrasi kedua data ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, tetapi juga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Edi.
Edi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat sertifikasi seluruh aset daerah yang belum memiliki legalitas. Menurutnya, seluruh aset pemerintah harus segera diproses agar memiliki kepastian hukum.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah melalui kebijakan pembebasan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran pertama kali aset instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2024.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah hanya menanggung biaya operasional, seperti pengukuran di lapangan, sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan dalam mempercepat legalisasi aset.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama antara KPK, ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat sertifikasi aset, memperkuat transparansi pelayanan pertanahan, menyelesaikan konflik agraria, dan membangun tata kelola pertanahan yang bersih guna mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.***
