SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta warga di wilayah perdesaan. Langkah ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sigi yang dibuka Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, di Aula Kantor Bupati Sigi, Senin (26/10/2026).
Dalam forum tersebut, capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Sigi tahun 2025 yang berada pada angka 2,78 menjadi salah satu perhatian untuk mendorong peningkatan jangkauan layanan keuangan di daerah.
Bupati Rizal mengatakan, capaian tersebut menjadi tantangan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun strategi perluasan akses keuangan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat mengidentifikasi berbagai kendala, menggali potensi daerah, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan inklusi keuangan,” ujar Rizal.
Ia menilai, kelompok masyarakat yang belum terjangkau secara optimal perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan program percepatan akses keuangan. Pelaku UMKM, petani, dan masyarakat perdesaan menjadi kelompok yang berpotensi memperoleh manfaat dari perluasan layanan keuangan formal.
Kemudahan mengakses layanan keuangan diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan usaha, mendukung pengembangan kegiatan produktif, serta memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, Rizal mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam merumuskan program yang selaras dengan karakteristik serta potensi ekonomi Kabupaten Sigi.
Ia menegaskan, FGD tersebut harus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi ruang bertukar pandangan. Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar dalam merancang program dan kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan harus dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
FGD tersebut turut dihadiri unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, pimpinan instansi vertikal, pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi, serta peserta lainnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal sekaligus memperkuat peran sektor produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***
