PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mempertanyakan dasar keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat yang membatalkan status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.
Menurut Anwar, hingga keputusan tersebut diambil, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah menerima komunikasi resmi maupun evaluasi bersama yang menjelaskan alasan daerah ini dinilai tidak siap menjadi penyelenggara ajang olahraga rekreasi nasional tersebut.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” tegas Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi telah menunjukkan komitmen penuh sejak Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tuan rumah pada penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari penyusunan konsep penyelenggaraan, penetapan maskot resmi, hingga penataan kawasan Hutan Kota yang direncanakan menjadi pusat kegiatan FORNAS 2027.
Namun di tengah proses tersebut, KORMI Pusat justru mengeluarkan keputusan pembatalan yang menurut Anwar didasarkan pada surat dari KORMI Sulawesi Tengah tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” ujarnya.
Anwar juga mengaku menyayangkan sikap KORMI Sulawesi Tengah yang dinilai tidak pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah. Padahal selama ini berbagai pertemuan antara KORMI Pusat, KORMI Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi rutin dilakukan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan FORNAS 2027.
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam persiapan, seharusnya hal itu menjadi bahan evaluasi bersama, bukan langsung dijadikan alasan untuk mencabut status tuan rumah.
Keputusan tersebut, lanjut Anwar, tidak hanya berdampak pada batalnya penyelenggaraan FORNAS di Sulawesi Tengah, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai program persiapan yang telah berjalan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung dan perencanaan kegiatan yang telah disusun pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga rekreasi masyarakat serta akan terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui mekanisme komunikasi yang baik dengan seluruh pihak terkait.***
