PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, Senin (27/4/2026), di Grand Sya Hotel.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid – dr Reny A Lamadjido, Wakil Walikota Palu dan para bupati se-Sulawesi Tengah, serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, mulai dari kepala desa, camat, bupati, wali kota hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegasnya.
Gubernur menekankan, pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menyebut, persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu, seiring besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
“Kemiskinan menjadi isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang ada, ini merupakan peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan penguatan langkah, sinergi, serta evaluasi berkelanjutan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak optimal,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran penanganan kemiskinan selama ini tergolong besar, namun belum memberikan hasil signifikan. Karena itu, perencanaan melalui Musrenbang harus lebih terarah agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan berbagai program strategis seperti Berani Cerdas.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin kerap tidak terwakili dalam forum perencanaan formal, seperti Musrenbang desa dan kecamatan.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal, merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah dan lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Gubernur turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok rentan, seperti program pendidikan afirmasi dan jaminan sosial. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan daerah agar selaras dengan program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu, melampaui perbedaan latar belakang politik.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program gubernur atau bupati, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan capaian sekitar 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif serta berdampak nyata.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***
