JAKARTA – Program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Program tersebut meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar serta tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, MM, menyampaikan apresiasi tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10/2026).
Menurut Akris, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
Program Berani Bedah Rumah dicanangkan pada 12 April 2026 sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sulawesi Tengah.
Ia menyebutkan, penanganan RTLH melalui program tersebut mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, jumlah rumah yang ditangani tercatat sebanyak 1.260 unit. Angka itu meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.
Akris mengapresiasi dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas pemerintahan melalui dukungan anggaran APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBN.
“Pencapaian ini merupakan hasil perhatian, keseriusan, kerja sama, serta kolaborasi yang baik dalam mendukung program bedah rumah,” ujarnya.
APBN Dukung 8.750 Unit
Pada 2026, penanganan RTLH di Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui sejumlah sumber pendanaan.
Melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkimtan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 124 unit. Anggaran pembangunan rumah baru sebesar Rp80 juta per unit, sedangkan peningkatan kualitas atau rehabilitasi berkisar Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit.
Selain itu, pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mendapat alokasi anggaran Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.
Dukungan juga datang dari pemerintah kabupaten/kota melalui APBD untuk penanganan 160 unit RTLH. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP mendukung 8.750 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan demikian, penanganan RTLH pada 2026 mencakup berbagai skema bantuan yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
RTLH dan Kemiskinan Menurun
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, jumlah penduduk provinsi tersebut mencapai 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK).
Data yang disampaikan Akris menunjukkan jumlah RTLH di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024, jumlah RTLH tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan tingkat kemiskinan 11,77 persen. Pada 2025, jumlah RTLH berkurang menjadi 132.573 unit, sementara angka kemiskinan turun menjadi 10,92 persen.
Selanjutnya, pada 2026, jumlah RTLH kembali turun menjadi 123.539 unit. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 10,46 persen berdasarkan data BPS periode Maret 2026.
Akris menilai penurunan jumlah rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, keberlanjutan program dan dukungan lintas sektor tetap diperlukan agar semakin banyak keluarga dapat menempati rumah yang layak.
Ia menegaskan, program Berani Bedah Rumah akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong perbaikan rumah masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah agar memenuhi standar kelayakan hunian.
Akris optimistis, melalui penanganan RTLH yang berkelanjutan, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan upaya menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah semakin kuat.
“Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni diharapkan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” pungkasnya.***
