PALU,- Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, S.E., M.Si., memimpin langsung rapat pimpinan (rapim) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, termasuk capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, dan tindak lanjut penugasan di setiap OPD.
Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita — siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif atau dokumentasi kegiatan, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil di lapangan.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan. Cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya mengingatkan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan agar dua bulan tersisa digunakan secara efektif untuk memantau dan menuntaskan seluruh program prioritas.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Ia meminta seluruh OPD menyusun program yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Saya minta program yang dibuat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pedesaan sebagai upaya mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah.
Ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan memperhatikan keadilan wilayah, sehingga pembangunan tidak terpusat hanya pada daerah tertentu.
Untuk memperkuat perencanaan itu, Gubernur menugaskan Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujarnya.
Melalui rapat pimpinan ini, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.***
