MORUT,- Banjir Bandang yang menerjang Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut) diduga diakibatkan aktivitas pertambangan di Hulu.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah (ESDM Sulteng) Ajen Kris melalui via chat di aplikasi WhatsApp Rabu sore (20/8/2025).
Menurutnya, Banjir Bandang yang melanda perkampungan itu terjadi selama dua hari, sejak Selasa hingga Rabu (19-20 Agustus 2025).
“Ini diduga diakibatkan tambang di Hulu oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Bumanik. Sehingga banjir bandang di perkampungan desa Malino Petasia Timur Morut,”ungkap Ajen Kris, di Morut.
Olehnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, menginstruksikan agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas sebelum menemukan solusi konkrit untuk penanganan banjir tersebut.
Gubernur juga meminta untuk mengganti biaya kerugian materil masyarakat yang terdampak banjir.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, untuk sementara Perusahaan tidak diperbolehkan beroperasi sebelum membuat saluran dan gorong-gorong. Ini akan kita pantau,”ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid meninjau langsung lokasi banjir bandang yang menerjang Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8/2025) pagi.
Dalam kunjungan itu, Gubernur dengan tegas memerintahkan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut hingga perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kerugian,” tegas Anwar Hafid di hadapan warga dan pihak terkait.
Berdasarkan laporan warga, peristiwa ini dipicu oleh jebolnya jalan hauling milik PT Bumanik di sekitar Jembatan 6 yang tidak mampu menahan derasnya aliran air hujan. Luapan air bercampur lumpur itu kemudian menghantam pemukiman warga, merendam jalan utama desa, dan mengakibatkan kerusakan parah.
Beberapa rumah warga, termasuk rumah Kepala Dusun I dan sejumlah kos-kosan, hanyut terbawa arus.
Gubernur menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat aktivitas tambang yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan pemerintah provinsi akan turun langsung bersama BPBD dan aparat setempat untuk menangani kondisi darurat, sekaligus memastikan perusahaan terkait tidak lepas tangan dari tanggung jawab.
“Kerugian masyarakat ini harus segera diselesaikan. Saya bicara langsung, bukan lagi masyarakat. Perusahaan harus hadir dan bertanggung jawab,” ujar Anwar Hafid dengan nada tegas.
Saat berada di lokasi, Gubernur juga berkoordinasi dengan camat, aparat desa, dan masyarakat setempat agar penanganan dilakukan cepat.
Ia meminta seluruh kekuatan turun membantu warga terdampak, termasuk memastikan akses jalan kembali normal dan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi.***
