PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tiba di Palu dari Jakarta pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 06.00 WITA menggunakan penerbangan komersial Garuda Indonesia. Setibanya di Palu, ia langsung bergerak untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026).
Sebelum menuju lokasi terdampak di Kabupaten Sigi, Anwar Hafid terlebih dahulu memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, Panglima Kodam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, unsur Forkopimda, BPBD, BMKG, serta instansi terkait lainnya. Rapat tersebut membahas perkembangan terkini dampak gempa serta langkah-langkah penanganan darurat yang harus segera dilakukan.
Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah, gempa yang dipicu aktivitas Sesar Sausu mengakibatkan kerusakan rumah warga, fasilitas ibadah, dan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah terdampak.
Satu korban jiwa dilaporkan berasal dari Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Sementara itu, korban luka ringan terbanyak tercatat di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki. Desa tersebut juga menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, yakni 461 kepala keluarga atau 1.193 jiwa.
Data sementara BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 466 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 390 rumah rusak ringan, 64 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat.
Kerusakan terbanyak terjadi di Desa Kamarora A dengan 336 rumah terdampak. Sedangkan di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, tercatat 44 rumah mengalami kerusakan. Wilayah terdampak lainnya tersebar di Kecamatan Sigi Kota, Palolo, Nokilalaki, Tanambulava, dan Lindu.
Sebagai bentuk respons cepat pemerintah, sejak hari pertama kejadian Gubernur Anwar Hafid telah menginstruksikan tim tanggap darurat yang terdiri dari BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi untuk segera melakukan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Hingga Rabu siang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sigi terus melakukan pendataan dan penanganan korban guna memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Gubernur Anwar Hafid didampingi Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak untuk melihat kondisi warga dan kerusakan yang terjadi.
Di tengah situasi darurat tersebut, Anwar Hafid diketahui membatalkan agenda nasional yang sedianya dihadirinya di Jakarta. Pada Rabu (17/6/2026), ia dijadwalkan menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bertema “Reformulasi Desain Desentralisasi Politik: Menuju Asimetrisme dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif.”
Namun setelah gempa berkekuatan Magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA, ia memutuskan membatalkan kehadirannya dan segera kembali ke daerah untuk memimpin langsung penanganan bencana.
Sebelum kembali ke Sulawesi Tengah, Anwar Hafid berada di Jakarta sejak Senin (15/6/2026) untuk menghadiri rapat koordinasi bersama sekitar 52 perusahaan pertambangan mineral dan batuan. Pertemuan tersebut membahas skema kemitraan gotong royong melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi.
Dari hasil pertemuan itu, sekitar Rp500 miliar dana CSR disiapkan oleh puluhan perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara, Morowali, dan Sigi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, bertolak menuju kawasan Danau Lindu, Kabupaten Sigi, untuk meninjau langsung kondisi masyarakat serta dampak kerusakan akibat gempa. Perjalanan dari Kota Palu menuju Danau Lindu menempuh jarak sekitar 75 hingga 100 kilometer dengan waktu tempuh antara 2,5 hingga 3,5 jam melalui jalur darat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan dan bantuan secara merata hingga masa tanggap darurat berakhir.***
