PALU,-Husin Alwi, ST adalah praktisi pemberdayaan masyarakat dan juga mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke 14, Rusdy Mastura bidang pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan menyampaikan pokok-pokok pikirannya berkaitan dengan Fokus Gubernur yang baru Anwar Hafid (AH) dan Wagub Reny A Lamadjido pada percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Husin Alwi yang juga penerima Pin Emas dari pemerintahan Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkat gagasan dan pendampingannya dalam program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu di masa walikota Rusdy Mastura mengatakan komitmen dan konsistensi menjadi hal yang prinsip harus dimiliki Pemimpin dan perangkatnya termasuk didalamnya organisasi perangkat daerahnya (OPD).
“Keselarasan pada pro poor policy, pro poor budgeting dan pro poor programing akan menjadi salah satu indikator utama dalam pengarusutamaan percepatan Penanggulangan kemiskinan hari ini,” kata Husin Alwi.
Ia menegaskan bahwa Komitmen dan Konsistensi dalam meminimalisir bahkan menghilangkan Inclusion error dan Exclusion Error, atau bahasa sederhananya ‘orang yang berhak tidak dapat dan orang yang dapat bukan orang yang berhak’.
“Hal ini harus menjadi prioritas utama, maka taat pada pemutakhiran data kemiskinan daerah menjadi hal yang paling dibutuhkan termasuk detail pada analisa dimensi kemiskinan daerah,”sarannya.
Kata sekretaris KONI Sulteng itu pada Intervensi program percepatan penanggulangan kemiskinan, sulteng butuh program yang revolusioner dan bersifat ‘Direct attack Poverty’.
“Tapi kalau masih bersifat rembesan maka mustahil tingkat kemiskinan sulteng akan turun signifikan dibawah 10 % kedepannya,”terang Husin.
Menurutnya belajar panjang di kota palu tahun 2015 lewat gerakan 2015; Palu Zero Poverty” dengan program unggulan Padat Karya dan PDPM menjadi program revolusioner yang pertama kali dapat signifikan menurunkan tingkat kemiskinan sampai sekitar 7, 24 %.
“Maka Ekstra Ordinary Program dimaksud di atas sebaiknya dimiliki oleh pemerintahan Sulawesi Tengah di periode ini,”terangnya.
Husin Alwi mengatakan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan Gubernur sendiri selaku penanggungjawab sebaiknya menjadi garda terdepan dalam percepatan Penanggulangan kemiskinan di sulteng.
“Diantaranya melakukan penguatan TKPKD dan secepatnya melakukan review terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur BERANI (BERSAMA ANWAR – RENI/Y),”ungkapnya.
Husin menjelaskan bahwa pengarusutamaan RPKD yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan, terkhusus pada kemiskinan ekstrem akan menjadikan seluruh perencanaan, intervensi program dan targeting percepatan penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, terukur dan berkelanjutan.
Lebih teknis agar intervensi program penanggulangan Kemiskinan Ekstrem berjalan efektif maka sebaiknya intervensi program memprioritaskan pada 3 hal yakni :
1. Kurangi Beban Masyarakat.
2. Naikkan pendapatan Masyarakat.
3. Fokus pada kantong – kantong Kemiskinan.
Husin menyarakan, pengarusutamaan percepatan penanggulangan kemiskinan periode pemerintahan Anwar- Reny di Sulteng, sebaiknya menghindari program rembesan dan mestinya program yang bersifat ‘Direct attack Poverty’.
Sementara itu Gubernur Anwar Hafid dalam setiap pidatonya menyampaikan dua program prioritas dan segera dilaksanakan untuk mengurangi beban rakyat.
Adalah program Berani Cerdas dimana anak – anak masyarakat Sulteng mulai tahun ajaran baru 2025 ini akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi Sulteng dibawah nahkoda Berani (Bersama Anwar – Reni/y).
“Mulai tahun ajaran 2025 ini, anak anak Sulteng yang akan masuk kuliah diberikan beasiswa dari Pemprov Sulteng,”kata Gubernur Anwar dengan nada menjanjikan.
Kemudian berani sehat, dimana masyarakat Sulteng hanya dengan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dilayani berobat gratis di RSUD Undata dan Madani.
Kenapa RSUD Undata dan Madani? Karena pemerintahan Gubernur Berani ini ingin menjadikan kedua RSUD itu sebagai percontohan pelayanan dan penanganan berobat bagi masyarakat hanya dengan KTP.
“Beban rakyat kita adalah ketika hendak menyekolahkan anak – anaknya. Karena tanahnya pun bisa melayang demi melanjutkan pendidikan anak – anaknya, sehingga kalau hal itu terjadi maka masyarakat kembali miskin. Olehnya cara mengurangi beban masyarakat adalah dengan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi yakni anak miskin bisa sekolah atau Sulteng Nambaso, termasuk mengratiskan pengobatan masyarakat,”tegas Anwar Hafid. ***
