PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang digelar di ruang kerja Wakil Gubernur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat langkah kolaboratif menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Rakor ini juga diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.
“Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy).
Sementara itu, Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan capaian 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan 32,09 persen.
Namun demikian, Sulawesi Tengah masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025.
Dua kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi secara nasional sebesar -1,48 persen.
Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit—tiga komoditas utama penyumbang inflasi di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas dr. Reny.
Melalui sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan laju inflasi guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri, Perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda. ***
