PALU,- Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid, M.Si kembali memimpin rapat strategis dengan perangkat daerah yang terkait urusan perizinan di ruang polibu, Jum’at (14/3/2025).
Rapat dihadiri Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Moh. Rifani Pakamundi, S.Sos, M.Si, Kadis Kehutanan Muhamad Neng, S.T., M.M, Kadis Lingkungan Hidup Dr. Yopie M.I. Patiro, S.H., M.H dan Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Eddy N. Lesnussa, S.Sos.
Dalam arahannya, gubernur menekankan pentingnya perizinan sebagai garda depan pelayanan dan penentu kredibilitas pemerintah.
“Salah sedikit (mengelola perizinan) dua resikonya, satu muka (imej) pemerintah hancur di masyarakat dan dua, salah kita memberi proses izin berakhir di penjara,” ucapnya mengingatkan.
Olehnya guna mewujudkan tata kelola perizinan yang baik dan menciptakan ekosistem Sulteng ramah investasi, gubernur menyodorkan beberapa permintaan untuk secepatnya ditindaklanjuti.
Instruksinya antara lain agar dibuat SOP tentang kepastian pelayanan menyangkut berapa lama waktu dan biaya yang keluar dalam prosesnya agar jelas ke pemohon izin.
“Saya minta tolong supaya jelas waktunya, berapa pun lamanya asal kita bisa (selesaikan) karena rakyat butuh kepastian,” tegasnya.
Ia juga meminta supaya petugas yang ditempatkan pada meja-meja pelayanan supaya membuat pakta integritas.
Dengan langkah ini, seandainya terjadi keterlambatan maka dapat dilakukan tracing, untuk melacak di mana letak macetnya proses perijinan dan petugas yang bertanggungjawab akan mendapat punishment (sanksi).
Begitu juga sebaliknya jika prosesnya lebih cepat selesai dari yang tertuang dalam pakta integritas maka petugas berhak mendapat reward atas prestasinya.
“Saya minta tanda tangan masing-masing petugas yang dilewati dalam proses (izin) itu, kalau lima meja yang dilewati maka lima orang buat pakta integritas dan ini juga menjadi kontrak kinerja kita untuk memberi reward dan punishment,” instruksinya memberi deadline seminggu ke dinas/badan terkait untuk menindaklanjuti permintaan gubernur.
Selain itu, pemohon izin diharapnya agar betul-betul dilayani eksklusif seperti raja dengan ikhlas dan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan orang.
“Harapan saya ada ruang tamu buat orang yang mengurus perizinan, suguhkan kopi atau teh, buat yang nyaman karena warga ini raja yang mau dilayani,” pesannya supaya jadi perhatian.
Gubernur yakin dengan memberikan pelayanan maksimal seperti ini akan memudahkan terbukanya pintu rezeki dengan masuknya investasi dari berbagai arah yang tak terduga.
“Kalau banyak yang menanamkan investasi di sini, rakyat kita yang senang karena bapak ibu memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya.***
