PALU,- Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memaparkan secara komprehensif kondisi fiskal daerah serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rombongan Banggar DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., dan turut dihadiri Kepala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan), Askolani, S.E., M.A.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan secara langsung tantangan, kebutuhan, dan capaian pembangunan kepada pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah saat ini berpedoman pada RPJMD 2025–2030, yang dituangkan dalam bingkai Sembilan Program BERANI.
Ia menjelaskan, konsep BERANI bukan sekadar semangat, melainkan akronim dari Bersama Anwar–Reny, yang mencerminkan keberanian mengambil langkah dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui sembilan program unggulan—mulai dari BERANI Cerdas yang fokus pada pendidikan gratis dan beasiswa, BERANI Sehat dengan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP, hingga BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak untuk memperkuat sektor pertanian dan kelautan—pemerintah provinsi berkomitmen memastikan pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
Gubernur Anwar juga menyinggung langkah efisiensi dan penghematan yang tengah ditempuh pemerintah provinsi akibat adanya pemangkasan transfer pusat tahun 2026 yang mencapai hampir Rp1 triliun.
Menurutnya, dari total APBD sebesar Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas.
“Sembilan BERANI adalah harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,” tegas Gubernur Anwar.
Di hadapan rombongan Banggar DPR RI, Gubernur Anwar juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam hal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendanaan gaji PPPK yang selama ini masih membebani keuangan daerah.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk memprioritaskan program pelayanan publik dan pembangunan strategis.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Said, mengapresiasi paparan Gubernur Sulawesi Tengah yang dinilai mewakili suara banyak kepala daerah di Indonesia.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi masukan penting bagi kami dan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi nyata. Ini bukan hanya persoalan Sulawesi Tengah, tapi persoalan nasional,” ujarnya.
Adapun Kepala DJPK Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan fase transisi pertama pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, yang sedang menata ulang arah belanja pusat dan transfer ke daerah.
Ia menegaskan bahwa sebagian anggaran pusat kini diarahkan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas nasional, meskipun hal tersebut berdampak pada penyesuaian dana ke daerah.
Pertemuan yang turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah itu berlangsung hangat dan terbuka.
Masing-masing kepala daerah menyampaikan kondisi fiskal serta dampak keterbatasan anggaran terhadap pelayanan publik di wilayahnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Tengah.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis, Sulawesi Tengah akan tetap BERANI maju, meski dalam keterbatasan,” tandasnya.***
