SIGI,- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sigi, Dinie Dewi Marianty, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan fraksi DPRD Sigi yang digelar Senin (11/8/2025) bertujuan mencari solusi, bukan saling menyalahkan.
“RDP ini kita gelar bukan untuk saling menyalahkan, tetapi mencari solusi bersama demi pelayanan kesehatan masyarakat Sigi yang lebih baik ke depan,” kata Dinie di Ruang Sidang Utama DPRD Sigi.
Dinie mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) yang hadir, baik ASN maupun non-ASN, agar menyadari bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, ia berharap masyarakat Sigi juga dapat merasakan “kemerdekaan” di bidang kesehatan.
Dalam RDP, Dinie menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan RSUD Tora Belo, khususnya untuk pasien rawat inap.
Ia meminta penjelasan detail dari pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan terkait penerapan SOP tersebut yang dimana ada isu penolakan pasien yang viral di RSUD Tora Belo.
Dinie menyoroti sejumlah persoalan pelayanan RSUD Tora Belo. Ia menceritakan pengalaman menemukan pasien lansia turun sendiri dari ambulans sambil memegang infus tanpa bantuan tenaga medis.
Ia juga mengkritik kondisi pencahayaan ruang rawat yang redup, AC yang tidak berfungsi optimal, dan jendela yang dibiarkan terbuka sehingga nyamuk masuk.
“RSUD Tora Belo adalah rumah sakit kebanggaan masyarakat Sigi. Tolong perhatikan fasilitas, kenyamanan, dan pelayanan pasien. Ini soal rasa kemanusiaan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan keluhan terkait keterbatasan alat pemeriksaan yang memaksa pasien dirujuk ke laboratorium luar.
Terkait ketersediaan obat, Dinie mengkritisi praktik rumah sakit yang masih meminta pasien membeli obat di luar.
“Kalau pasien tidak punya uang dan hanya diinfus tanpa obat, bagaimana bisa sembuh? Saya minta penjelasan pihak rumah sakit dan BPJS,” ujarnya.
Dinie juga menyoroti kondisi ambulans di Kecamatan Nokilalaki yang rusak, bahkan ada kasus bensin dan tabung oksigen tidak tersedia saat hendak merujuk pasien.
“Ambulans harus selalu dalam kondisi prima. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong pembenahan manajemen dan pelayanan.
“Mulailah berbenah dalam menangani pasien. Mari jadikan pelayanan kesehatan sebagai amalan terbaik kita untuk masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Tora Belo, dr. Maranu, menjelaskan bahwa SOP IGD mewajibkan semua pasien masuk dan melalui proses triase untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan.
Ruang resusitasi disiapkan bagi pasien kategori merah, yang membutuhkan tindakan cepat di bawah lima menit.
Ia menegaskan, rumah sakit tidak pernah menolak pasien jika tempat tidur tersedia. Jika penuh, pasien diberi pilihan menunggu atau dirujuk ke rumah sakit lain.
Mengenai rujukan ke laboratorium luar, ia menyebut hal itu terjadi karena dokter spesialis terkait memutus kontrak mendadak dan belum ada pengganti.
“Kami akan melakukan perubahan besar-besaran untuk memperbaiki pelayanan,” katanya.
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Tora Belo yang juga Wakil Direktur, Rustan, menambahkan bahwa pengadaan obat mengikuti formularium nasional dan rumah sakit.
Kekosongan stok kadang terjadi karena keterlambatan pembayaran ke penyedia akibat utang tahun sebelumnya.“Selama ini, jika pasien membeli obat di luar karena stok habis, kami ganti biayanya.
Ke depan kami akan kerja sama dengan apotek agar pasien tidak lagi dirugikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sigi, Trieko Larope, menjelaskan bahwa mobil puskesmas keliling digunakan untuk layanan medis ke desa-desa, sedangkan mobil rujukan untuk membawa pasien ke rumah sakit.
Ia mengakui ada program ambulans dan mobil jenazah yang sebelumnya melekat di kecamatan, namun terkendala pemeliharaan.
“Kita perlu membahas kemungkinan penambahan anggaran di Dinas PMD atau Dinas Kesehatan untuk pemeliharaan mobil ini, agar selalu siap pakai,” jelasnya.
RDP yang dihadiri seluruh komisi DPRD Sigi, manajemen RSUD Tora Belo, Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, dan BPJS ini diharapkan menjadi langkah awal evaluasi menyeluruh, agar layanan kesehatan di Sigi menjadi lebih baik, layak, dan manusiawi. ***
