PALU,- Badan Bank Tanah atau Bank Tanah resmi hadir di Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai bagian dari dukungan terhadap program reforma agraria dan pengembangan sektor unggulan daerah, khususnya subsektor kakao.
“Kehadiran kami di Sulawesi Tengah adalah dalam rangka membangun komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulteng yang diprakarsai oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM,”ungkap Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, di Doda, Senin (4/8/2025).
Jarot menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan atas inisiatif pemerintah daerah bersama BI dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami dari Badan Bank Tanah turut diundang karena salah satu persoalan utama dalam pengembangan kakao adalah kebutuhan akan lahan,” jelas Jarot.
Menurutnya, Badan Bank Tanah akan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kakao atau Kakaonomics, karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia.
“Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Indonesia memproduksi sekitar 641 ribu ton kakao per tahun, dan 146 ribu ton diantaranya berasal dari Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa Sulteng adalah salah satu sentra kakao nasional,” ujarnya.
Jarot menambahkan bahwa keikutsertaan Bank Tanah dalam agenda hilirisasi kakao sangat relevan. Apalagi saat ini pihaknya sedang dalam proses penetapan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di beberapa wilayah Sulteng.
“Kami sudah hadir di Sulteng sejak 2023, dan cukup serius dalam menangani potensi pertanahan di wilayah ini. Tim organik kami sudah ditempatkan di Kabupaten Poso dan akan dikembangkan ke Luwuk, Sigi, Parigi, dan beberapa kabupaten potensial lainnya,” ungkapnya.
Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah, Mahendra Wahyu, memaparkan bahwa lembaganya telah mendapatkan penetapan HPL di tiga kabupaten di Sulteng.
“Kami sudah mendapatkan HPL di Kabupaten Poso seluas 6.600 hektar, di Kabupaten Sigi seluas 160 hektar, dan di Parigi Moutong seluas 315 hektare,” terang Mahendra.
Mahendra menyebut, bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta lembaga-lembaga terkait.
“Untuk Kabupaten Poso, dari total 6.600 hektare lahan, Badan Bank Tanah akan segera mengalokasikan 1.550 hektar untuk program reforma agraria,”jelasnya.
Mahendra menjelaskan bahwa lahan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat penerima yang sah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023.
“Selama bertahun-tahun, masyarakat belum mendapatkan hak atau legalisasi atas tanah yang mereka tempati. Reforma agraria ini menjadi langkah korektif untuk memberikan kepastian hukum,”ujarnya.
Di Kabupaten Sigi lanjutnya, Badan Bank Tanah juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Salah satu inisiatif yang didukung adalah program Sekolah Rakyat, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Kabupaten Sigi telah bersurat langsung ke Kepala Badan untuk mendukung pembentukan Sekolah Rakyat, dan kami tentu menyambut baik inisiatif tersebut,” kata Mahendra.
Selain itu, bentuk dukungan serupa juga terus dikembangkan di Parigi Moutong dan Poso.
Dengan kehadiran Badan Bank Tanah, Mahendra berharap tumpang tindih penguasaan tanah dan keberadaan tanah-tanah terlantar di Sulawesi Tengah bisa ditangani secara sistematis.
“Badan Bank Tanah hadir sebagai solusi terhadap berbagai konflik pertanahan, memberikan kejelasan status hukum, dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui legalisasi aset,” pungkasnya. ***
Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo didampingi Team Leader Proyek Poso, Mahendra Wahyu, dan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Bagus Rachman, di Doda, Senin (4/8/2025).
