PALU – dr. Reny A. Lamadjido, S.Pak., M.Kes., resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pengurus periode terbaru.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., di Aston Hotel Palu, Rabu (17/12/2025).
Pelantikan tersebut mengusung tagline “IDI Sulteng Nambaso” dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PB IDI Dr. Mohamad Subuh, MPPM., serta Bendahara Umum PB IDI Dr. Wirawan Jusuf, MPH.
Pada kesempatan yang sama, dr. Reny Lamadjido juga melantik pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penguatan peran keluarga dokter dalam mendukung pengabdian profesi.
Dalam sambutannya, dr. Reny menegaskan bahwa pelantikan ini sejalan dengan semangat efisiensi yang menjadi perhatian nasional, baik dalam tata kelola organisasi maupun pelayanan kesehatan.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi peran, tetapi memperkuat kolaborasi. Termasuk peran IIDI yang sangat penting, karena tanpa dukungan istri dan keluarga, semangat pengabdian dokter tidak akan utuh,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus IDI yang dilantik. Ia meyakini amanah tersebut diberikan melalui proses yang matang dan penuh kepercayaan dari para anggota.
Ia mengungkapkan, keputusannya maju sebagai Ketua IDI Wilayah Sulawesi Tengah telah melalui diskusi panjang bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh dokter di Sulawesi Tengah.
“Amanah ini cukup berat karena di satu sisi saya mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur, dan di sisi lain ada kecintaan saya terhadap profesi dokter dan IDI. Namun dengan kebersamaan, saya yakin amanah ini dapat dijalankan,” tegasnya.
dr. Reny juga menyinggung sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang kesehatan, salah satunya Program Berani Sehat.
Melalui program tersebut, Pemprov Sulteng menargetkan seluruh masyarakat tercover dalam Universal Health Coverage (UHC).
“Tidak boleh ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan identitas kependudukan, iuran BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto dalam sambutannya mengingatkan kembali tujuan utama pendirian IDI sejak 24 Oktober 1950, yakni membantu negara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menegakkan etika kedokteran, serta melindungi dan mengakomodasi kepentingan anggota.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini PB IDI masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan terkait ketentuan Satuan Kredit Profesi (SKP) dokter, termasuk kemungkinan perubahan jumlah SKP lima tahunan.
Bagi dokter yang mengalami kendala administrasi SKP, ia meminta agar berkoordinasi melalui IDI cabang untuk diteruskan ke Konsil Kedokteran Indonesia.
Selain itu, PB IDI menaruh perhatian serius terhadap isu hukum yang menjerat dokter, khususnya terkait Undang-Undang Kesehatan Pasal 308.
Menurutnya, profesi dokter tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha karena dokter merupakan pekerja sosial yang mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusiaan.
“IDI akan terus melakukan advokasi agar perlindungan hukum terhadap dokter berjalan secara adil dan proporsional,” tegasnya.
Pelantikan ini menegaskan komitmen IDI Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah, memperkuat organisasi profesi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. ***
