SIGI,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menyoroti kinerja layanan dasar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tora Belo, Senin (11/8/2025).
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Fraksi dengan pihak RSUD yang berlangsung di Ruang Utama Sidang DPRD Sigi, Senin (11/8/2025).
Hal ini berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait dugaan penolakan pasien yang ramai diberitakan di media daring dan media sosial.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho, didampingi Wakil Ketua I Ilham, Wakil Ketua II Ikra Ibrahim, serta Ketua Komisi I Dahyar.
Pada dasarnya, semua anggota DPRD Sigi menanyakan langsung kepada para pimpinan RSUD Tora Belo terkait permasalahan yang viral tersebut.
Isu ini menjadi perhatian serius DPRD Sigi karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, terlebih RSUD Tora Belo merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Sigi.
Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho mengatakan, rapat ini digelar sebagai bentuk respon atas keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, harus menjadi prioritas utama.
“Kalau pasien datang dalam kondisi kritis, harus segera ditangani. SOP memang penting, tapi nyawa manusia jauh lebih berharga. RSUD Tora Belo adalah rumah sakit harapan masyarakat Sigi, jangan sampai mengecewakan,” ujar Minhar.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
Minhar juga menyampaikan DPRD akan turun langsung meninjau kondisi RSUD Tora Belo, mulai dari fasilitas, kebersihan, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya.
“Kami ingin memastikan rumah sakit ini benar-benar siap melayani. Jangan sampai ada lagi kasus di mana masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Sigi, Ilham, juga memberikan sorotan tajam terhadap pelayanan RSUD Tora Belo.
Ia menilai, meskipun kejadian ini tampak sederhana, dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik.
“Jangan ada lagi pasien yang datang langsung diarahkan ke rumah sakit lain tanpa pemeriksaan awal. Minimal berikan penanganan pertama, baru dirujuk jika memang diperlukan. Kalau komunikasi tidak tepat, masyarakat akan menilai itu penolakan,” tegas Ilham.
Ilham menambahkan, masalah seperti ini ibarat “duri dalam daging” yang harus segera dicabut agar tidak merusak citra pelayanan kesehatan di Kabupaten Sigi.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat.
Selain itu, Ilham, secara khusus menyoroti informasi yang beredar di publik terkait alasan rujukan pasien AMR pada 3 Agustus 2025.
“Dalam pemberitaan di media online maupun media sosial, dinyatakan bahwa pihak RSUD Tora Belo melakukan rujukan karena kekurangan tempat tidur. Maka dari itu mereka merekomendasikan ke rumah sakit lain tanpa dilakukan penanganan terlebih dahulu. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas Ilham.
Ilham juga menyampaikan bahwa hampir semua pihak rumah sakit dan kepala puskesmas yang hadir dalam RDP sepakat bahwa perbaikan pelayanan harus menjadi prioritas.
DPRD Sigi akan menindaklanjuti masalah ini dalam pembahasan anggaran.
“Ke depan, kami akan membahas lebih lanjut di Badan Anggaran. Kita sekarang sedang masuk ruang pembahasan, tapi kita akan lihat dulu kebutuhan utama rumah sakit. Apalagi ini pelayanan dasar, setidaknya itu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.
Direktur RSUD Tora Belo, dr. Diah Ratnaningsih, tidak hadir dalam RDP karena sedang menunaikan ibadah umroh dengan izin resmi dari Bupati dan Sekretaris Daerah Sigi.
Rumah sakit diwakili oleh Kepala UGD, dr. Astrid Rahmawati, yang memaparkan kronologis kejadian yang kini menjadi sorotan publik.
Astrid menjelaskan, pasien berinisial AMR datang ke IGD RSUD Tora Belo pada Minggu (3/8/2025) pukul 02.30 WITA dalam kondisi nyeri perut hebat.
Saat itu, seluruh tempat tidur di IGD penuh, termasuk ruang anak dan brankar pasien.
“Kami menawarkan pemeriksaan di kursi roda, namun keluarga menolak karena pasien tidak bisa duduk. Tempat tidur yang terlihat kosong sebenarnya sudah disiapkan untuk pasien gawat darurat sesuai SOP Permenkes Nomor 47 Tahun 2018,” jelas Astrid.
Dijelaskannya, berdasarkan pemeriksaan awal, pasien masuk kategori triase kuning artinya pasien membutuhkan penanganan segera, namun tidak dalam kondisi yang mengancam nyawa secara langsung.
Dalam situasi kapasitas penuh, pihak rumah sakit memutuskan untuk menyarankan rujukan ke rumah sakit di Palu.
“Keputusan itu kami ambil demi mempercepat penanganan. Dalam dunia medis ada ‘golden period’. Jika kami memaksakan menerima pasien tanpa fasilitas memadai, justru membahayakan nyawanya,” kata Astrid.
Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Tora Belo, dr. Maranu, menambahkan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penolakan pasien secara sengaja.
“Kami hanya menyampaikan kondisi yang ada di lapangan dan memberikan pilihan terbaik. Fasilitas kami memang terbatas, dan ini menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ucap Maranu.
Meski demikian, DPRD Sigi menegaskan bahwa alasan penuh tempat tidur tidak boleh menjadi pembenaran untuk tidak memberikan pelayanan awal.
DPRD akan membahas penguatan anggaran bagi RSUD Tora Belo, termasuk penambahan fasilitas dan tenaga medis, dalam pembahasan badan anggaran mendatang.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami akan memprioritaskan peningkatan fasilitas RSUD Tora Belo agar mampu melayani seluruh warga Sigi dengan cepat dan layak,” tutup Minhar.
Hadir pula sejumlah pihak terkait, di antaranya jajaran pimpinan RSUD Tora Belo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sigi.***
